KATA PENGANTAR
Puji syukur kita
panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena tuntunan, rahmat, dan karunia-Nyalah
kita dapat melanjutkan kehidupan kita terutama kita tetap dapat menjalani
aktivitas kita sehari-hari sebagai seorang mahasiswa, dan oleh karena
perkenaannya pula penulis dapat menyelesaikan makalah ini sebagai bentuk tugas
mata kuliah “Aspek Hukum dalam Ekonomi”.
Makalah ini berjudul “Perizinan
Dunia Bisnis”. Dalam menyusun makalah ini, penulis telah berupaya semaksimal
mungkin untuk menyajikan yang terbaik sesuai kemampuan penulis.
Harapannya, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya
mahasiswa terutama dalam menyusun makalah selanjutnya yang dapat digunakan
sebagai referensi.
Akhir kata pengantar ini
penulis mengucapakan terima kasih kepada Bapak Didi, SE., M.M. yang telah
membimbing kami dalam proses belajar-mengajar, dan kepada semua pihak yang
telah membantu dalam penyusunan makalah ini, dan jika ada kritik dan saran yang
bersifat membangun penulis akan menerimanya sebagai bahan acuan mengoreksi diri
dan kedepannya dapat menyajikan yang lebih baik lagi dari makalah ini.
Penulis
Azar Fatimah
PENDAHULUAN
Dalam dunia bisnis, perizinan jelas memegang peranan yang
sangat penting, bahkan bisa dikatakan perizinan dan pertumbuhan dunia usaha
bisa dikatakan merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Dunia usaha
takkan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut hukum, dan izin
berfungsi karena dunia usaha membutuhkannya.
Masalah perizinan dan pemberian kemudahan dalam berusaha
harus mampu menciptakan iklim usaha yang bergairah. Dengan adanya Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) yang tercantum dalam UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan, diharapkan gairah dalam dunia bisnis bisa semakin berkembang
ke arah yang positif.
Dalam masalah perizinan dunia bisnis, secara umum dapat
dikatakan ada 4 (empat) masalah yang terkait, yaitu:
- Adanya
bentuk dan jenis izin yang diselenggarakan umumnya secara bertahap, yang
diawali dengan letter of intent untuk mendapatkan izin prinsip yang
kemudian dikenal dengan adanya izin sementara, izin tetap dan izin
perluasan.
- Adanya
bidang kegiatan industri yang dalam pemberian izinnya dibedakan antara
bidang yang dikelola oleh departemen-departemen seperti perindustrian,
pertanian, pertambangan dan energi, serta departemen-departemen lainnya.
- Adanya
badan hukum yang dipersyaratkan dalam perizinan sehingga terdapat berbagai
kemungkinan badan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berbeda seperti,
KUHD, UUPMA, UUPMDN, dan sebagainya.
- Dibidang
perdagangan pada dasarnya izin diterbitkan oleh departemen perdagangan,
namun dipersyaratkan pula untuk mendapat rekomendasi dari departemen
terkait, sehingga jalurnya menjadi lebih panjang.
Menurut Keppres No. 53 Tahun 1988, disebutkan bahwa ada
beberapa kegiatan usaha yang tidak dikenakan ketentuan wajib daftar perusahaan,
yaitu sebagai berikut:
1. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar
bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya
tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba.
2. Bidang-bidang usaha seperti:
a. Pendidikan
Formal dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun.
b. Pendidikan
Non formal yang dibina oleh pemerintah dan diselenggarakan bersama oleh masyarakat serta dalam bentuk badan usaha.
c. Notaris,
d.
Penasihat Hukum,
e. Praktek
perorangan dokter dan praktek berkelompok dokter,
f. Rumah
sakit,
g. Klinik
Pengobatan
1.
Surat
Izin Usaha Perdagangan
Sesuai
peraturan, setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan
memiliki SIUP. SIUP inilah yang nanti akan menjadi jati diri yang dipakai
perusahaan itu untuk menjalankan usahanya secara sah. Tapi, tidak semua
kegiatan perdagangan wajib memiliki SIUP.
Ketentuan
perusahaan yang harus memiliki SIUP dibedakan atas 3 ( tiga ) kelompok, yauitu:
a. Perusahaan kecil, yaitu perusahaan
yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) dibawah Rp. 25.000.000
b. Perusahaan menengah, yaitu
perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) Rp. 25.000.000
sampai dengan Rp. 100.000.000
c. Perusahaan besar, yaitu perusahaan
yang mempunyai modal dan kekayaan bersih diatas Rp. 100.000.000
Manfaat
SIUP
Sebagai syarat pengesahan yang di
minta oleh pemerintah,sehingga dalam kegiatan usaha tidak terjadi masalah perijinan
Dengan memiliki siup dapat memperlancar
perdagangan ekspor dan impor
Selain itu untuk mengikuti
lelang,kepemilikan siup menjadi salah satu syaratnya.
Alasan
memiliki SIUP
Agar
usaha yang di jalankan mendapat pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah.
Sehingga di kemudian hari tidak terjadi masalah yang dapat mengganggu perkembangan usaha.
Syarat-
Syarat SIUP :
A.
SIUP untuk Perusahaan Perseroan terbatas (PT)
- Surat
Permohonan
- Surat
Rekomendasi dari Camat setempat
- Foto
Copy akte pendirian perusahaan yang disyahkan oleh Menteri Hukum dan HAM
- Foto
Copy Surat Keputusan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM
- Foto
Copy KTP Direktur Utama atau penanggung jawab perusahaan atau pemegang
sahamnya Kabupaten Asahan.
- Foto
Copy NPWP
- Neraca
perusahaan
- Pas
Photo penanggung jawab/Direktur Utama/Pemilik Perusahaan ukuran 3 x 4 cm 2
lbr
- Foto
Copy surat keterangan tanah / surat perjanjian sewa tanah.
2.
Perizinan
Lembaga Pembiayaan
Istilah lembaga pembiayaan (finance) merupakan istilah
yang relatif lebih baru dibandingkan dengan lembaga perbankan. Lembaga
pembiayaan berkembang setelah adanya Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto
88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88). Kegiatan usaha lembaga
pembiayaan menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan
dana dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari
masyarakat.
Lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden No. 61
Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No.
1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga
Pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut Pasal 1 angka (2) Keppres No.
61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan
tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.
Untuk memperoleh izin usaha dan lembaga pembiayaan, terlebih
dahulu harus meminta izin dengan suatu permohonan kepada Menteri Keuangan
dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:
a. Akta pendirian perusahaan pembiayaan
yang telah di sahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b. Bukti pelunasan modal disetor untuk
perseroan terbatas atau simpanan pokok dan simpanan wajib untuk koperasi, pada
satu bank di Indonesia.
c. Contoh perjanjian pembiayaan yang
akan digunakan.
d. Daftar susunan pengurus perusahaan
pembiayaan.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
perusahaan.
f. Neraca pembukuan perusahaan
pembiayaan.
g. Perjanjian usaha petungan antara
pihak asing dengan pihak Indonesia bagi perusahaan pembiayaan patungan yang
didalamnya tercermin arah Indonesisasi dalam kepemilikan saham.
3. Perizinan di Bidang Industri
Perizinan dalam bidang industri telah diatur secara khusus
dengan Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri,
dimana pada penjelasannya disebutkan bahwa dalam rangka pencapaian pertumbuhan
industri, aspek perizinan akan ikut memainkan peranan yang amat penting.
Industri yang dimaksud dengan UU No.5 tahun 1984 tentang
Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku,
barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang
lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa
industri.
Ada 2(dua) macam izin usaha industri, yaitu:
- Izin
tetap,
yaitu izin usaha industri yang diberikan secara definitif kepada
perusahaan industri yang telah berproduksi secara komersial. Izin tetap
ini berlaku untuk seterusnya selama perusahaan industri yang bersangkutan
berproduksi.
- Izin
perluasan,
yaitu izin usaha industri yang diberikan kepada perusahaan industri yang
melakukan penambahan kapasitas dari atau jenis produk atau komoditi yang
telah diizinkan.
Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha industry dibebani
tiga kewajiban sebagai berikut:
1.
Melaksanakan
upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya
kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industry yang
dilakukan.
2.
Melaksanakan
upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil
produksinya termasuk pengangkutannya, dan keselamatan kerja.
3.
Melaksanakan
upaya hubungan dan kerjasama antar para pengusaha nasional untuk mewujudkan
keterkaitan yang saling menguntungkan.
4.
Perizinan menurut Undang-undang
Gangguan (UUG)
Izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan
yang selanjutnya disebut dengan Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan
bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah
ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
TUJUAN DAN BIDANG USAHA
Tujuan pemberian Izin Gangguan untuk:
a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat;
b. Mengendalikan gangguan dari kegiatan usaha;
c. Memberikan kepastian dalam perolehan tempat usaha; dan
d. Mewujudkan tertib tempat melakukan usaha sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah.
1. Bidang usaha, meliputi:
a. Industri;
b. Perdagangan;
c. Ketenagakerjaan;
d. Kesehatan;
e. Pariwisata; dan
f. Jasa lainnya.
2. Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Usaha kecil;
b. Usaha menengah; dan
c. Usaha besar.
Diatur
dalam Statsblaad Tahun 1926 No.226. izin UUG bertujuan memberikan perlindungan
kepada warga/penghuni di sekitar lokasi suatu usaha.
Jenis-jenis usaha yang diberikan
izin UUG oleh walikota terdiri atas 54 jenis usaha / dapat dibagi atas 3
kelompok besar,yaitu :
A.Kelompok usaha dagang, bengkel, warung
yang terdiri dari :
Dagang oli eceran; dagang eceran
minyak tanah; gas elpiji; tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan
jenis IV & kendaraan roda empat maksimal 10 buah; bengkel las; dagang
bahan kimia & tempat penyimpanannya; dagang karbit & tempat
penyimpanannya; bengkel sepeda & sepeda motor; warung nasi, mie bakso
, sate ; perbaikan/services aki & strum aki, dinamo, termasuk menggulung
dinamo; tempat pemotongan/penampungan unggas/ayam; penjualan & tempat penampungan
kertas, besi, kayu, plastik & barang bekas lainnya; usaha rumah tangga
dalam bidang perdagangan; peternakan unggas, sapi perah/kerbau &
sejenisnya; tempat penimbunan tulang; pengepakan barang-barang,perusahaan
ekspedisi, sortasi & sejenisnya.
B.Kelompok Industri Rumah
Tangga, terdiri dari :
Membuat tahu, tempe & lainnya;
bengkel bubut dengan jumlah karyawan tidak lebih dari 5 0rang; percetakan pres
tangan dengan jumlah mesin tidak lebih dari 3 buah; membuat air aki &
tempat penyimpanannya; membuat cat, minyak cat, tiner, plinkut & tempat
penyimpanannya; penggilingan bakso /daging, mie; membuat barang dari
bahan kulit; membuat kecap/taoge & taoco; pengecoran timah, aluminium;
membuat bataco, ubin, teraso, loster & sejenisnya yang dikerjakan dengan
tangan manusia; membuat krupuk, pengalengangan cat, oli, alkohol; membuat jok
motor, mobil; pengeringan, penyamakan & penyimpanan kulit; kue-kue makanan
kecil; obat nyamuk; karet busa; lem sepatu & karet; membuat transformator;
membuat kompor dengan tenaga manual; tepung bahan-bahan kue; membuat
essence; alat-alat sembahyang all : dupa, lilin, tikar; peti mati; membuat
sabun colek; kantong plastik; membuat pupuk kompos.
C.Jenis usaha lain terdiri dari :
Penjahit pakaian jadi; pemangkas
rambut; salon kecantikkan; bahan bangunan; tempat penampungan jenazah; bengkel
mobil dengan luas lokasi maksimal 200 m; terasi; membuat balon; tempat
pengeringan ikan; tempat pencucian mobil; bengkel knalpot; usaha olahan udang.
Untuk mendapatkan izin UUG, pemohon
berkewajiban mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri
beberapa jenis dokumen, seperti :
- Gambar situasi , gambar
ruangan;
- Surat bukti pemilikan tanah
& bangunan / persetujuan pemilik;
- Izin Mendirikan Banguan ( IMB )
& Izin Penggunaan Bangunan ( IPB );
- Akta badan hukum ( bila
diperlukan )
- Tanda bukti WNI & ganti
nama;
- Rekomendasi analisis dampak
lingkungan ( AMDAL );
- Surat persetujuan tetangga;
- Akta jual beli
perusahaan/penyerahan/hibah/waris;
- Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP
);
- Pengantar dari lurah setempat
yang diketahui camat.
KESIMPULAN
Kesimpulan
dari seluruh materi yang telah saya sajikan dalam makalah diatas, yaitu :
1.
Bahwa
setiap wirausahawan yang ingin membuka usaha baru sebaiknya mempelajari
terlebih dahulu tahap demi tahap dalam membuat usaha karena tahap demi tahap
ini sudah ada peraturannya oleh karena itu sangat penting sekali
mempelajarinya, agar dalam berusaha kita tidak mendapat kesulitan dalam usaha
yang kita jalankan itu.
2.
Setiap
wirausahawan yang sudah memiliki usaha pun harus segera mendaftarkan usahanya sesuai
dengan peraturan yang berlaku dimana harus memiliki kelengkapan sura-surat izin
usaha.
SARAN
Para pelaku
bisnis mempertimbangkan masalah perizinan usaha demi kebaikan dan
keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.
Daftar Pustaka
